JAKARTA, intelmedianews.id - Ketua Umum Komite Relawan Nasional Indonesia (Korni), Dr. M. Basri B.K. mengapresiasi penandatanganan kesepakatan (MoU) empat Kementerian sekaligus memberikan rekomendasi konstruktif terkait MoU tersebut:

Menurut Basri, MoU ini merupakan terobosan penting dalam membangun sinergi antarlembaga untuk meningkatkan kompetensi dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Korni menyambut baik langkah kolaboratif ini. Untuk pertama kalinya, isu pekerja migran ditangani secara terpadu — mulai dari pelatihan industri, penguatan UMKM, hingga aspek energi dan keterampilan teknis,” ujar Basri dalam keterangannya dikutip, Rabu (15/10/2025).

Namun, Dr. Basri juga menekankan agar MoU ini tidak berhenti di atas kertas, melainkan segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah implementasi cepat dan terukur. Pemerintah harus memastikan pelatihan berbasis kompetensi benar-benar menjangkau calon pekerja migran di daerah, bukan hanya di pusat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Basri memberikan tiga rekomendasi utama dari Korni terkait pelaksanaan MoU ini:

1. Peningkatan Pelatihan Vokasi dan Digitalisasi. 

Program pelatihan harus selaras dengan kebutuhan industri modern, termasuk kemampuan digital, teknologi industri, dan standar keselamatan kerja internasional.

2. Penguatan Perlindungan dan Pembinaan PMI.

Pemerintah perlu memastikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi pekerja migran, baik sebelum berangkat, selama bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air.

3. Pemberdayaan Ekonomi Pasca Kepulangan. 

Korni mendorong agar para purna PMI mendapat dukungan untuk mengembangkan usaha produktif di daerah asal, sehingga pengalaman dan keterampilan mereka tidak terbuang sia-sia.

“Kita ingin pekerja migran tidak hanya menjadi pahlawan devisa, tetapi juga pahlawan pembangunan daerah ketika mereka kembali,” tambah Basri.

Basri juga menyampaikan kesiapan Korni untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberikan pendampingan, pelatihan soft skills, serta penguatan karakter bagi calon pekerja migran muda.

“Mayoritas pekerja migran sekarang adalah generasi milenial. Mereka butuh pembekalan karakter, etika kerja, dan literasi digital agar mampu menjadi duta bangsa yang membanggakan,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa banyak negara menunjukkan minat besar terhadap tenaga kerja Indonesia, terutama di sektor industri. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian P2MI, Kemenperin, KemenUMKM, dan KESDM diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat posisi tenaga kerja Indonesia di dunia industri global.

MoU ini ditandatangani oleh Menteri P2MI Mukhtarudin, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta pada 8 Oktober 2025. Agus berharap MoU ini menjadi aksi konkret, bukan hanya dokumen administratif.