JAKARTA, intelmedianews.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Bapak Presiden Prabowo telah memerintahkan kami untuk menangani fase tanggap darurat ini secara serius dan cepat. Pada saat yang sama, pemerintah mulai menyiapkan pemulihan agar infrastruktur yang terdampak dapat segera kembali berfungsi,” kata Pratikno dalam Rapat Tingkat Menteri Percepatan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang berlangsung di Graha BNPB, Jakarta Timur, pada Kamis (27/11/2025).

Pratikno memastikan bahwa fase tanggap darurat yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara serius, cepat, dan terkoordinasi.

“Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras untuk penanganan darurat. Kami belum dapat menyampaikan angka pasti korban jiwa karena proses pendataan masih berlangsung dan terus diperbarui,” ujar Pratikno.

Pratikno juga mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar pemerintah mulai menyiapkan langkah pemulihan pascabencana.

“Rapat ini terfokus pada kondisi terkini di lapangan, urgensi penanganan darurat, serta percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di daerah terdampak,” ujarnya.

Siklon Tropis Senyar 

Dalam rapat, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa badai siklon tropis Senyar telah memicu hujan sangat lebat, angin ekstrem, banjir, longsor, serta gangguan transportasi laut di tiga provinsi.

"Jadi dalam beberapa hari ini memang terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Jadi ini yang disebabkan oleh adanya siklon tropis Senyar yang tadinya tanggal 21 berada di Semenanjung Malaya sebelah barat, itu masih Bibit Siklon Tropis 95B. Kemudian kita melihat, dan kemarin tanggal 26 dia lahir menjadi siklon tropis,” kata Guswanto.

Guswanto menegaskan bahwa dampak dari siklon tropis Senyar cukup dahsyat, karena ketika menginjak daratan Sumatera, badai akan berputar dari Aceh Timur, kemudian keluarnya ke Aceh Tamiang.

"Nah itulah yang membuat, dan syukur alhamdulillah hari ini (badainya) sudah tidak ada. Artinya tidak menjadi ancaman,” kata dia. 

“Namun kita masih melihat adanya MCC atau Mesoscale Convective Complex yang ada di Samudera Hindia. Nah ini yang perlu untuk tanggap darurat, perlu berhati-hati untuk wilayah Mandailing Natal dan Sumatera Barat. Karena ini masih ada hujan yang perlu diperhatikan,” lanjutnya.

Korban Jiwa hingga Kerusakan Infrastruktur

Sementara itu, BNPB, Basarnas, serta para kepala daerah menunjukkan bertambahnya korban jiwa dan meluasnya kerusakan infrastruktur, termasuk jembatan putus, jalan yang tertimbun longsor, dan akses darat yang terisolasi. 

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan, pihaknya menggelar delapan operasi yang ada di wilayah Sumatera, baik itu yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat.

“Seluruh potensi yang ada di wilayah, saat ini sedang berjuang, melaksanakan operasi khususnya mengevakuasi korban-korban yang masih terisolasi,” kata Syafii.

“Basarnas juga telah mengerahkan kekuatan-kekuatan dari kantor SAR yang tidak terdampak untuk kita kirim. Begitu juga dari Badan SAR Nasional yang ada di Basarnas Special Group juga kita kirim, baik itu menggunakan sarana laut maupun dari menggunakan sarana darat,” jelasnya.

Namun demikian, dia mengatakan bahwa saat ini jalur darat beberapa titik masih terputus.

Adapun terkait dengan jumlah korban, pihaknya terus melaporkan secara rutin per wilayah. “Karena memang kantor SAR ini meng-cover beberapa wilayah kabupaten/kota. Operasi SAR yang kita laksanakan, pasti kita akan memprioritaskan terhadap adanya kedaruratan manusia yang harus kita selamatkan,” lanjutnya.

“Begitu juga dengan korban-korban yang masih dalam pencarian, itupun juga menjadi skala prioritas kita. Kita akan melakukan tindakan-tindakan mulai dari secara manual dan juga kita menggunakan teknologi,” tambah Syafii.

Sementara Pratikno melanjutkan bahwa seluruh daerah terdampak juga telah menetapkan status darurat bencana, yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk mengerahkan sumber daya dan melakukan intervensi sesuai ketentuan Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

“Dengan adanya penetapan status darurat, tidak ada hambatan administratif bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai. Pemerintah daerah juga diberikan fleksibilitas dalam pergeseran dan realokasi anggaran,” ujar Menko PMK.

Pemerintah sedang menyiapkan opsi pengiriman bantuan melalui jalur udara untuk menjangkau wilayah terisolasi.

Selain fase tanggap darurat, pemerintah menekankan pentingnya penanganan jangka panjang dari hulu ke hilir, mencakup penataan penggunaan lahan, pemulihan kawasan hutan, serta optimalisasi waduk retensi, situ, dan aliran sungai, sebagaimana yang telah diterapkan dalam penanganan banjir beberapa waktu yang lalu di Jabodetabek.

“Ini adalah persoalan nyawa dan keselamatan manusia. Pemerintah bergerak cepat, terkoordinasi, dan masif untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik,” tegas PMK. (Red)